Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

A.   PENGERTIAN FILSAFAT

Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan”. Jadi secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu, antara lain politik, social, hukum, bahasa, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut :

Pertama: Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian.

1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan,konsep,pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada jaman dahulu yang lazimnya merupakan sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, dan lain sebagainya.

2. Filsafat sebagai suatu problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat.

Kedua : Filsafat sebagai suatu proses,dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat.Dalam pengertian ini filsafat merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis.

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah :

1. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis,yang meliputi bidang- bidang, ontologi, kosmologi,dan antropologi.

2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat ilmu pengetahuan.

3. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu      pengetahuan.
4. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir .

5. Etika, yang berkaitan dengan moralitas,tingkah laku manusia.

6. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.

B.   Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu system
filsafat.Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan,saling bekerja sana untuk tujuan tertentudan secara keseluruhan merupakan suatu nkesatuan yang utuh. Sistem umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1) Suatu kesatuan bagian-bagian

2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri

3) Saling berhubungan

4) Bertujuan untuk mencapai maksud tertentu

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila,setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri,namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

1.    Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang bersifat Organis

Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis rersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia. Isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia “monopluralis” yang memiliki unsur-unsur,”susunan kodrat” jasmani rohani,”sifat kodrat” individu-sosial,dan ”kedudukan kodrat” sebagai pribadi berdiri sendiri . Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karena sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia “monopluralis” yang merupakan kesatuan organis maka sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula.

2.    Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Pengertian matematis pyramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kwantitas) dan dalam hal isi sifatnya(kualitas).Kalau dilihat dari intinya,urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila- sila di depannya.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkhis pyramidal,maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan,serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan,berpersatuan,berkerakyatan,serta berkeadilan social sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.

Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara maka segala hal yang berkaitan dengan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila.

3.    Hubungan Kesatuan SILA-SILA Pancasila yang saling Mengisi dan saling mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang “majemuk tunggal,”hierarkhis pyramidal” juga memiliki sifat saling mengisi.Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila laiinya,atau dengan perkataan lain dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

Adapun rumusan-rumusan kesatuan sila-sila pancasila yang saling mengisi dan menkualifikasi adalah sebagai berikut:

1.  Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Sila ketuhanan yang maha esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainya.dalam sila ketuhanan yang maha esa terkandung nilai yang tinggi bahwa negara kesatuan republik indonesia ini di dirikan melalui pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral,hak asasi warga negara, perundang-undangan negara dan lainya harus di landasi dan di jiwai nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Atau dalam “Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2004”Prof.Dr kaelan.M.S menuliskan bahwa”Sila ketuhanan yang maha esa ialah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan indonesia, berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia”. Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila ketuhanan yang maha esa yang dengan sendirinya sila pertama tersebut menjadi dasar bagi sila-sila yang lainya.

2.  Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila kemanusiaan yang adila dan beradab secara sitematis merupakan sila yang di dasari oleh ketuhanan yang maha esa dan mendasari sila selanjutnya yang berbunyi persatuan pancasila. Dalam sila ini,terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.oleh karena itu dalam perundang-undang banyak harus mewujudkan tercapainya harkat dan martabat manusia,terutama hak kodrati atau hak asasi manusia dengan catatan tentunya setelah manusia melaksanakan sebuah kewajibanya.  Kami kutipkan juga di dalam“Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2004”Prof.Dr kaelan.M.S menuliskan bahwa”Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah berketuhanan yang maha esa, berpersatuan indonesia, berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia”.meski agak sedikit sukit menjelaskanya,tapi nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk hidup yang berbudaya,bermoral dan beragama.

3.  Sila Ketiga: Persatuan Indnesia.  Melihat tulisan dalam buku“Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2004”Prof.Dr kaelan.M.S yang menyatakan bahwa ”Sila persatuan Indonesia ialah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia”.
Hal tersebut menguatkan bahwa memang sila-sila tersebut tak dapat terpisahkan,adapun sila ketiga yang mengusung sebuah persatuan bangsa indonesia ini merupakan hasil dari implikasi atau di dasari pada dua sila yang harus tercapai lebih dulu yaitu ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.prinsipnya ialah ketika dua sila itu dapat tercapai maka akan dengan sangat mudah sekali untuk mencapai sila ketiga yang pastinya mendasari sila selanjutnya.

4.  Sila Keempat: Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratn Perwakilan. Tidak berbeda dengan sebelumnya kutipan dalam “Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2004”Prof.Dr kaelan.M.S kembali kita kutip yang berkaitan dengan sla keempat yang menyatakan bahwa ”Sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan permakilan ialah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
Nilai yang terkandung dalam nilai ini ialah sebuah daripenjelmaan sifat kodrati manusia sebagai mahkluk sosial dan individu.niali tersebut di dasari oleh sila sebelumnya sehingga pengertian rakyat dalam bermusyawarah ialah kumpulan manusia penyembah tuhan yang mempunyai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mereka bisa bersatu dalam kata rakyat.
Pada sila inilah timbul sebuah pengharagaan pendapat yang akhirnya akan membentuk negara demokrasi yang akan melandasi pada sila pemungkas nantinya,ketika konsep musyawarah benar-benar berjalan dengan baik.

5.  Sila Kelima: Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk sila terakhir ini Prof.Dr kaelan.M.S dalam bukunya “Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2004” membuat pernyataan yang sama dengan sebelumnya, yaitu: ”Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ialah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini di dasari oleh empat sila sebelumnya yang tadi terhenti pada penghargaan pendapat dan musywarah yang akan menimbulkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.nilai-nilai dasar haruslah di wujudkan dalam hidup besama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara indonesia.

C.    KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya kesatuan yang bersifat formal. Logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dan dasar epistemologis dari sila-sila pancasila. Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat dunia

1.    Dasar Antropologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan system filsafat tidak hanya kesatuan yang
menyangkut sila-silanya saja tapi juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologois sila-sila Pancasila. Dasar ontologism Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hahkikat mutlak “monopluralis”,oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis.

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi bediri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan inilah maka secara hierarkhis sila pertama ketuhanan yang maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila lainnya

2.    Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu system filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu system pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta tentang makna hidup serta sebagai dasar manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup. Pancasila dalam pengertian ini telah menjadi suatu system keyakinan karena telah dijaduikan landasan bagi cara hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan..Hal ini berarti, filsafat telah menjelma sebagai ideologi. Sebagai system filsafat serta ideologi maka pancasila harus memiliki unsur  rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak terpisahkan dengan dasar ontologisnya. Jika manusia merupakan basis ontologis dari pancasila maka memiliki implikasi terhadap bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat